Arsip Tag: PPDMS

Hambatan Disabilitas Untuk Bisa Tangguh Dalam Menghadapi Bencana

selasa 10 Agustus 2021

Pengetahuan Kebencanaan Untuk Disabilitas Terganjal  Infrastruktur  Yang  belum Aksesesibel

Puji Lestari sudah hafal langkah-langkah menyelamatkan Putri anaknya disabilitas Celebal palsy yang berusia 17 tahun seandainya bencana datang sewaktu-waktu.

“Kalau gempa, saya harus mendekati Putri supaya tenang terlebih dahulu. Putri memang mudah panik. Saya akan meletakkan bantal pada kaki, perut hingga kepala sehingga melindungi dia dari reruntuhan tembok atau atap rumah,” kata Puji.

Bila gempa berhenti, Puji akan mengangkat Putri ke kursi roda untuk dibawa keluar rumah untuk antisipasi gempa susulan.

Bagaimana kalau bencananya berupa banjir?

Puji juga punya strategi rupanya.

“Kalau akan banjir saya akan menyiapkan pakaian, pampers, roti, biskuit dan obat-obatan. Putri akan saya siapkan di kursi roda atau motor yang sudah dimodifikasi untuk keperluan Putri mobilisasi…” ujar Puji.

Sementara kalau bencana yang datang adalah angin ribut, maka Puji akan menutup pintu dan jendela rumahnya, mengangkat Putri ke kursi roda dan semua keluarga akan kumpul di ruang depan.”Kita akan berdoa,” ujarnya tersenyum.

Pengetahuan yang didapatkan Puji bukan dari sembarang sumber. Puji justru memperoleh semua informasi itu dari pelatihan dan seminar yang diadakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Forum Disabilitas Tangguh Bencana (FDTB), Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera  (PPDMS) dan sejumlah LSM.

Tentu saja pengetahuan penting itu tidak disimpannya sendiri melainkan ditularkan kepada  anggota keluarga lain, masyarakat dan anggota  Mitra Ananda lainnya. Puji memang ketua Mitra Ananda, yaitu organisasi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas.

Hingga saat ini mereka juga sudah mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana  termasuk menolong keluarga yang merupakan penyandang disabilitas lainnya, selain Putri.

Sayangnya ada kendala serius yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan keluarganya. Kendala itu tak lain dan tak bukan adalah infrastruktur mitigasi bencana saat ini belum ramah untuk penyandang disabilitas.

Pembangunan Belum Melibatkan Penyandang Disabilitas

Puji Lestari dan anggota Mitra Ananda memang mengeluh banyaknya infrastruktur mitigasi bencana yang belum “paham” keperluan penyandang disabilitas.

Puji mencontohkan papan petunjuk arah lokasi titik kumpul hanya berupa gambar tanda panah sehingga penyandang disabilitas netra susah untuk mengetahuinya. Contoh lain yang tidak kalah mengenaskannya adalah lokasi titik kumpul biasanya  di balai dusun.

Padahal banyak balai dusun yang sulit diakses penyandang disabilitas karena masih ada anak tangga di pintu masuk plus toiletnya sempit.

“Ini disebabkan otoritas belum paham kebutuhan- kebutuhan penyandang disabilitas serta ditambah  tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam musyawarah perencanaan pembangunan,” kata Puji.

Akibatnya penyandang disabilitas pun hanya pasrah menerima saja.

“Kita berharap penyandang disabilitas  atau perwakilan keluarga dilibatkan di kegiatan-kegiatan  dusun atau desa sehingga pemerintah desa bisa menampung aspirasi. Sehingga dengan hal tersebut penyandang disabilitas akan lebih mandiri dalam aktivitas sehari – hari dan Tangguh dalam menghadapi bencana,” kata Puji.

Hal senada juga disampaikan Hardiyo selaku ketua FDTB. Menurut Hardiyo infrastruktur mitigasi bencana di Gunungkidul saat ini belum aksesibel bagi penyandang disabilitas  karena mindset otoritas.

“Ada anggapan sesuatu yang aksesibel itu mahal dan hanya untuk para disabilitas padahal sebenarnya jika  infrastruktur ini  aksesibel bisa digunakan oleh siapa saja,” kata Hardiyo.

 Sementara Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Agus Wibawa Arifianto Agus Wibawa mengatakan infrastruktur ramah disabilitas sudah diterapkan di beberapa bangunan baru di Gunungkidul.

“Yang belum itu gedung lama. Ada beberapa faktor penyebabnya diantaranya saat pembangunan gedung lama jelas belum ada payung hukum atau pedoman pelaksanaannya soal pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas,” kata Agus Wibawa.

Dia berharap FDTB atau lembaga serta aktivis disabilitas bisa membantu melakukan sosialisasi jika ada kebijakan-kebijakan baru terkait aksesibilitas dan hak-hak penyandang disabilitas. “Hal ini bisa disosialiasikan kepada mereka yang mempunyai wewenang dalam pembangunan maupun masyarakat,” kata Agus