Semua tulisan dari wartodeso

Budidaya Melon di Padukuhan Nglebak

Warto Deso 22 Juni 2021 Kelompok Tani Sido Makmur padukuhan Nglebak Kelurahan Katongan di ketuai Siyono dan Sukino Wibowo yang beranggotakan sebagian besar adalah petani milenial bersiap untuk melakukan panen melon yang bertempat RT 06 / RW 03 Panen raya ini akan ini akan memitik dari sebanyak 4000 batang melon yang telah beusia sekitar 60 hari dan telah siap panen . Menurut Siyono bertani buah melon ini kuncinya adalah harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja dan jika ada penyakit atau masalah lainnya harus segera ditangani jangan ditunda – tunda karena dapat menurunkan hasil panen atau kualitas dari buah melon tersebut.

Penjualan hasil panen buah melon ini Kelompok Tani Sido Makmur tidak perlu susah – susah mencari pembeli karena para pedagang sudah banyak yang datang mengambil melon ke kelompok Sido Makmur karena memang permintaan terhadap buah melon ini cukup tinggi hal tersebut jugalah yang membuatnya memilih untuk menanam melon. Siyono mengajak untuk harus berani merubah pola pikir di sektor pertanian salah satunya yang sementara hanya bergetak di bidang tanaman pangan untuk peningkatan hasil.

Dinas pertanian Pangan dan hortikultura Kabupaten Gunungkidul Bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP )Kapanewon Nglipar pada Selasa 22 Juni 2021 memberikan arahan dan motivasi kepada Beni Saputro dan Anggota Kelompok Tani Sido Makmurr. Supardi K, STP, M.M selaku Koordinator PPL Kab.Gunungkidul Menyampaikan pesan untuk tetap semangat dan jika ada kendala tidak sungkan untuk menyampaikan kepada mereka untuk bersama- bersama . Dia Juga ini meminta kepada kelompok untuk mengajak lebih banyak lagi anak-anak muda untuk terlibat di dunia pertanian.

RUWAHAN ADAT TRADISI JAWA TETAP LESTARI

Warto Deso – Katongan, Senin 29 Maret 2021 – Setiap tanggal 15 Sya’ban (Nisfu Sya’ban) di wilayah jawa, terutama Daerah Istimewa Yogyakarta selalu melaksanakan adat tradisi “ruwahan”.

Ruwahan adalah adat tradisi untuk menyambut bulan Suci Ramadhan. Ruwahan berasal dari kata ruwah (arwah), maka berarti tradisi ini untuk mendoakan arwah leluhur dan nenek moyang.

Di wilayah Padukuhan Klegung, Kalurahan Katongan, Kapanewonan Nglipar melaksanakan ruwahan di Balai Padukuhan. Acara berupa kenduri atau kondangan dan doa bersama untuk keselamatan warga Padukuhan dan mendoakan arwah leluhur.

Subarjo Saleh selaku kaum dan tokoh agama, memimpin acara ruwahan dengan membacakan ikrar ruwahan lalu menutup acara dengan doa bersama.

Ruwahan sebagai adat dan tradisi masih tetap lestari sampai sekarang ini. Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu menggalakan pelestarian seni dan budaya adiluhung.

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan

Warto Deso, Senin 1 Maret 2021 – Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan DPRD Gunungkidul dan Pemerintah Kalurahan Katongan, Nglipar, Gunungkidul menyelenggarakan Sosialiasasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan kepada seluruh Pamong Kalurahan Katongan, Dukuh, Dewan Budaya, Karang Taruna, BPKal, Kader PKK, dan Tokoh Masyarakat Kalurahan Katongan.

Kegiatan sosialiasasi mengambil tempat di Rumah Makan “Alam Ngrempak” Pengkol, Nglipar, Gunungkidul. Acara sosialisasi mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Agus Mantara, S.I.P, M.M dari Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) Kabupaten Gunungkidul membuka acara dan memperkenalkan narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wiwik Widiastuti, S.E, M.M selaku Wakil Ketua II DPRD Gunungkidul memberikan penjelasan mengenai Fungsi DPRD Berdasar UU 17/2014.

Suharno, S.E selaku Wakil Ketua I DPRD Gunungkidul menjabarkan secara rinci mengenai Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Kalurahan Katongan adalah termasuk Desa Budaya di Wilayah Kapenewonan Nglipar, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta yang selalu konsern dalam upaya pelestarian kebudayaan. Hal itu ditegaskan kembali oleh Sukamto, S.I.P selaku Penewu Kapenewonan Nglipar pada akhir acara Sosialiasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengukuhan Ketua RT/RW Se Kelurahan Katongan Periode 2020-2026

Wartodeso 14 Desember 2020 Pemerintah Kelurahan Katongan melakukan Pengukuhan Ketua RT/RW Se Kelurahan Katongan untuk Periode 2020-2026 setelah pada bulan September kemarin melakukan pemilihan Ketua RT/RW serentak diseluruh wilayah kelurahan katongan yang berjalan secara demokratis dan rukun. Para warga masyarakat pun antusias dan secara gotong royong dalam pelaksanaan pemilihan tersebut seperti pencetakan kertas suara serta pembuatan bilik suara. Dalam pelantikan ini selain dihadiri oleh juga Lurah beserta pamong kelurahan, BPK, LPMD dan Babinsa

Jumawan selaku lurah kelurahan Katongan dalam sambutanya menyampaikan terimakasih kepada para RT/RW yang sudah purna tugas atas pengabdiannya kepada masyarakat yang tidak mengenal kata Lelah kami pemerintah kelurahan katongan tidak bisa memberikan apa-apa kami tidak akan melupakan jasa-jasa bapak dan ibu semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Untuk RT /RW terpilih Jumawan mengucapkan selamat mengabdi untuk masyarakat dan hari ini Bapak dan Ibu secara hukum sudah resmi menjadi RT/ RW di wilayah masing – masing yang ditandai pemberian Surat Keputusan Lurah Katongan. Jumawan juga menyampaikan bahwa RT/ RW ini adalah pekerjaan sosial dan perjuangan . Dia juga mendoakan agar para RT / RW ini kedepannya dapat menjadi pemimpin yang besar.

Ucapan terimakasih juga disampaikan jumawan untuk bapak RT/RW dan seluruh masyarakat atas terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul yang aman damai serta tidak ada kendala apapun. Kepada para RT/RW yang baru dikukuhkan jumawan berpesan bahwa ujung tombak kelurahan katongan ini adalah para RT/RW ia berharap sinergitas dengan pemerintah kelurahan katongan agar program -program yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebagai RT/RW harus sabar dan berjiwa besar untuk menghadapi karakter masyarakat kita yang berbeda-beda serta tantangan dan kendala di lapangan.

Selaku Lurah yang dibantu pamong-pamong serta tokoh masyarakat jumawan sudah melakukan pemetaan potensi -potensi yang ada di setiap dusun. Dia berharap dari pemetaan potensi -potensi dusun ini dapat berhasil sesuai harapan kita semua untuk itu saya sudah dan akan menggandeng pihak ketiga untuk bantu menyukseskan program kita ini.

Samadi Selaku ketua Badan Pengawas Kelurahan atau yang disingkat BPK juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian para RT/RW yang sudah purna atau selesai serta selamat mengabdi untuk para RT/RW yang baru. Sesuai regulasi PERDA Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2017 bahwa masa jabatan LKD RT/RW adalah enam tahun. Samadi juga menambahkan mungkin Diantara RT/RW yang dikukuhkan hari ini mungkin ada yang Sebagian yang ganti dan Sebagian ada yang lama namun terpilih kembali. Untuk Lembaga desa lainya seperti LPMP , LPMD dan lain-lainya Samadi meminta kepada Lurah untuk mengecek atau evaluasi mungkin masa baktinya juga sudah berakhir dan direorganisasi sesuai peraturan nya

Reporter : Triwahyuni Suparjo

Penulis : Andi Joko Prasetyo

Jalan berliku Pendirian Kantor Klasis GKJ Gunungkidul

Pengurus Gereja Kristen Jawa Klasis Kabupaten Gunung Kidul, Pendeta Christiana Riyadi kecewa dengan pemerintah kabupaten setempat. Selama tiga tahun, izin mendirikan bangunan kantor gereja tersebut tak kunjung terbit. Dampaknya mereka harus menumpang kegiatan administrasi gereja di gedung milik GKJ Wonosari yang berjarak 250 Meter.

Pengelola GKJ Klasis berencana mendirikan kantor itu di Dusun Grogol I, Bejiharjo, Karangmojo untuk berbagai kegiatan administrasi dan sosial gereja. Mereka sudah membeli tanah itu dan tinggal membangun.

Tapi, rencana itu terhambat karena warga setempat menolak dengan alasan mayoritas penduduk di situ beragama Islam. “Warga meminta kami pindah mencari tempat lain yang warganya mayoritas beragama Kristen,” kata Christiana ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 10 Desember 2020

Untuk menghindari kesalahapahaman masyarakat, Christiana menjelaskan bahwa Kantor Klasis ini bukan untuk tempat ibadah melainkan untuk kegiatan administrasi, sosial, dan budaya. Dia berharap kantor itu kelak bisa menampung lebih banyak orang. GKJ Klasis membawahi 13 gereja di Gunung Kidul sehingga untuk kegiatan ibadah dilakukan di gereja-gereja tersebut.

Hingga kini upaya GKJ Klasis untuk mendapatkan IMB terjegal. Warga sekitar terus menerus menolak rencana pendirian kantor. Padahal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul pernah menyatakan seluruh persyaratan untuk mendapatkan IMB sudah lengkap pada 25 Juli 2016.

Namun, dinas kemudian menolak permohonan tersebut pada 17 Januari 2017 melalui surat nomor 045.2/057/I/2017. “Atas dasar itulah kami menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,” kata Chistiana.

Hakim PTUN melalui Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.YK tertanggal 23 Agustus 2017 menyatakan surat penolakan penerbitan IMB Kantor Klasis Gunungkidul yang dikeluarkan oleh Dinas PMPT batal dan memerintahkan pada Dinas PMPT Gunungkidul untuk memproses dan menerbitkan IMB Kantor Klasis yang diajukan oleh Badan Pelaksana Klasis.

Putusan ini kemudian digugat banding oleh Dinas PMPT ke PTUN Surabaya. Hasilnya, PTUN melalui Putusan Nomor 205/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 16 Januari 2018 tetap memperkuat Putusan Hakim PTUN sebelumnya. Artinya, Dinas PMPT harus mencabut surat penolakan itu dan segera menerbitkan IMB karena seluruh proses administrasi telah memenuhi syarat dan punya kekuatan hukum tetap.

Pengelola GKJ Klasis berupaya menemui Kepala Dinas PMPT Gunungkidul pada Rabu, 5 Februari 2020 untuk beraudiensi. Hasilnya Dinas PMPT akan menaati Putusan Pengadilan dan menerbitkan IMB Kantor Klasis

Kuasa hukum GKJ Klasis Gunungkidul dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Budi Hermawan, menyatakan seharusnya tak ada lagi alasan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk tidak menerbitkan IMB kantor Klasis karena payung hukumya sudah ada yaitu putusan PTUN Yogyakarta. Aturan itu kemudian diperkuat PTUN Surabaya serta ada Instruksi Gubernur DIY No.1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial.

Budi Hermawan juga menyebutkan tempat kegiatan non-ibadah seperti administrasi untuk persyaratan hanya berupa persetujuan dari tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang. “Sesuai Perda tentang Bangunan, bukan merujuk SKB 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah

Penulis : Andi Joko Prasetyo